GEMARAYA, Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengapresiasi upaya Starbucks Indonesia memberdayakan petani kopi lokal sebagai bagian dari rantai pasok perusahaan. Apresiasi itu disampaikan saat Yandri menerima audiensi Penasihat Senior Starbucks Wilayah Asia Dino Patti Djalal beserta jajaran di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Menurut Yandri, pembelian kopi dalam skala besar dengan harga yang adil dapat membantu meningkatkan taraf hidup petani lokal. Ia juga menilai penggunaan pasokan lokal dapat mengurangi risiko gangguan rantai pasok global, seperti krisis logistik dan kenaikan biaya pengiriman.
Yandri menyebut pemberdayaan petani kopi lokal tersebut layak dipertimbangkan untuk memperoleh penghargaan dalam kategori program pemberdayaan masyarakat pada Hari Desa Nasional 2027.
Pernyataan itu merupakan penilaian Yandri, bukan keputusan atau penetapan penghargaan. Dalam pertemuan tersebut, Yandri juga memaparkan program Desa Ekspor yang dikembangkan Kemendes PDT.
Menurut dia, program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan komoditas unggulan berbasis komunitas di desa agar dapat menembus pasar internasional dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Yandri mengatakan terdapat sekitar 5.000 desa yang diproyeksikan menjadi desa ekspor. Ia juga membuka peluang pemanfaatan jaringan Dino Patti Djalal di luar negeri untuk mendukung pencarian pasar bagi potensi desa Indonesia.
Sementara itu, Dino Patti Djalal menyebut Indonesia memiliki keragaman kopi yang kaya dan menilai promosi kopi Indonesia di luar negeri tidak hanya berkaitan dengan perdagangan.
Menurut Dino, promosi tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi, identitas budaya, dan diplomasi Indonesia.
Starbucks Indonesia sendiri menyatakan memiliki sejumlah program dukungan bagi petani kopi, termasuk pelatihan agronomi, bantuan benih dan bibit, peralatan pengolahan kopi, serta uji pengendalian hama biologis.
Program tersebut mencakup sejumlah provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, dan direncanakan berjalan hingga 2027. [*]
