GEMARAYA,Takalar – Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Takalar menyoroti persoalan ketersediaan BBM yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah. Ketua BPC HIPMI Takalar, Irwan Ola’, meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM berjalan baik.
Dalam bahan pernyataan yang diterima redaksi, Irwan menilai persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan distribusi, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja. Ia menyebut buruh harian, pengemudi bentor, dan sopir angkutan umum sebagai kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam kondisi tersebut.
“Kelangkaan BBM ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan distribusi semata. Ada masyarakat kecil yang setiap hari menggantungkan penghasilannya dari BBM,” kata Irwan dalam bahan yang diberikan kepada redaksi.
Menurut Irwan, bagi pengemudi bentor dan sopir angkutan umum, BBM merupakan kebutuhan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan memperoleh pendapatan. Ketika pasokan terganggu, waktu untuk mendapatkan bahan bakar dapat bertambah dan aktivitas kerja berpotensi ikut terdampak, sesuai kekhawatiran yang disampaikan HIPMI Takalar.
Keluhan mengenai keterbatasan BBM memang muncul dalam pemberitaan lokal di Takalar pada September 2026, termasuk laporan mengenai antrean di sejumlah SPBU.
Namun, pengecekan Polres Takalar pada 8 September menemukan Pertalite dan Biosolar masih tersedia di SPBU Kalabbirang dan Kalampa saat pemeriksaan, sehingga kondisi pasokan tidak dapat digeneralisasi sebagai kelangkaan di seluruh wilayah Takalar.
HIPMI Takalar dalam bahan sumber mendorong pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah yang konstruktif, termasuk memastikan rantai distribusi berjalan serta pengawasan di lapangan.
“Kami meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konstruktif dan memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut,”kata Irwan Ola’.
Perkembangan antrean masih menjadi perhatian di Takalar, dengan laporan pada 11 September 2026 mengenai kepadatan di tiga SPBU wilayah Pattallassang dan pembatasan pengisian sekali sehari oleh kepolisian setempat.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan ketersediaan dan distribusi BBM masih menjadi isu publik yang perlu ditangani berdasarkan kondisi lapangan dan data pasokan yang terukur.
Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagai bagian dari aktivitas kerja, kepastian ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan mobilitas dan kegiatan ekonomi sehari-hari.
Karena itu, penyelesaian persoalan pasokan perlu dilakukan secara terukur dengan tetap memastikan distribusi BBM sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat. [D’Kawang]
