GEMARAYA, Takalar – Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye mendorong penyelesaian konflik berkepanjangan antara masyarakat Polongbangkeng dan PTPN.
Pemerintah daerah membuka ruang dialog bagi kedua pihak. Langkah ini diarahkan untuk menciptakan kepastian dan ketenangan bagi petani.
Daeng Manye menegaskan, pemerintah hadir sebagai jembatan. Penyelesaian harus ditempuh melalui dialog dan aturan yang berlaku.
“Saya tidak ingin konflik ini terus menjadi beban masyarakat. Pemerintah harus hadir membuka ruang dialog dan mencari jalan keluar bersama,” kata Daeng Manye.
Menurutnya, penyelesaian konflik bukan soal menang atau kalah. Kepentingan petani harus tetap menjadi perhatian.
“Tujuan kita adalah mencari solusi agar masyarakat bisa bekerja dengan tenang, produktif, dan kesejahteraannya meningkat,” ujarnya.
Ketua BPC HIPMI Kabupaten Takalar, Irwan Ola’ menyambut langkah tersebut. Ia menilai pemerintah perlu menjadi penghubung antara masyarakat dan PTPN.
“Keberanian Bupati Daeng Manye membangun komunikasi adalah langkah positif. Pemerintah hadir untuk mencari titik temu, bukan memperuncing persoalan,”Ujar Ola’.
Ia berharap proses tersebut berlanjut pada langkah konkret. Kepastian bagi petani dinilai penting untuk menjaga produktivitas dan perekonomian masyarakat.
Warga Polongbangkeng juga berharap konflik segera menemukan jalan keluar. Mereka ingin bekerja tanpa dihantui persoalan yang berkepanjangan.
“Kami ingin persoalan ini selesai dengan baik. Kami ingin bekerja dengan tenang dan mendapat kepastian,” ujar Daeng Kawang, seorang warga petani Polongbangkeng.
Daeng Kawang mengapresiasi kehadiran pemerintah dalam membuka komunikasi. Ia berharap dialog antara masyarakat dan PTPN terus dijaga.
Bagi Pemkab Takalar, penyelesaian konflik tidak berhenti pada dialog. Pemerintah mendorong solusi yang adil, terukur, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Kepastian bekerja, produktivitas, dan kesejahteraan petani menjadi tujuan utama. [Herman/*]
