GEMARAYA, Takalar – Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan anggaran Rp1,473 triliun untuk tahun 2027 di luar pagu sekitar Rp6,4 triliun yang telah dialokasikan. Usulan tersebut disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Amalia menjelaskan tambahan anggaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan statistik pada 2027, termasuk pemutakhiran Survei Biaya Hidup yang menjadi basis penimbang dalam penghitungan inflasi.
BPS juga menyebut kebutuhan tersebut berkaitan dengan pemutakhiran survei dan dukungan manajemen lembaga. Dalam rapat yang sama, Komisi X DPR menyoroti akurasi data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
E-Media DPR menyebut penguatan akurasi dan pemutakhiran data diperlukan agar kebijakan pemerintah, termasuk bantuan sosial, dapat menyasar masyarakat yang tepat.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta perbaikan data desil yang diajukan masyarakat melalui kanal sanggah diselesaikan maksimal dua minggu.
Permintaan tersebut disampaikan setelah DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil dengan kondisi masyarakat di lapangan. Usulan tambahan anggaran BPS dan tuntutan perbaikan data desil muncul dalam agenda pembahasan yang sama, tetapi keduanya tidak dapat secara otomatis disimpulkan sebagai hubungan sebab-akibat.
Berdasarkan penjelasan yang tersedia, BPS mengaitkan tambahan anggaran dengan kebutuhan kegiatan statistik 2027, sedangkan DPR menyoroti kualitas data desil sebagai persoalan tersendiri.
Redaksi juga telah meminta tanggapan BPS Kabupaten Takalar melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat, 4 September 2026. Hingga berita ini dimuat, BPS Kabupaten Takalar belum memberikan tanggapan. [*]
