Takalar, GEMARAYA – Harapan baru bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Takalar mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Kamis (30/4/2026). Dalam forum resmi tersebut, sebanyak 32 rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tahun 2025 diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai langkah strategis memperkuat arah pembangunan ke depan.
Penyerahan rekomendasi dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, kepada Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye. Momentum ini menjadi simbol sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong percepatan pembangunan yang lebih terarah, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Di balik 32 rekomendasi tersebut, tersimpan aspirasi luas warga yang selama ini menginginkan pembangunan yang lebih konkret dan menyentuh kebutuhan dasar.Ketua Pansus LKPJ, Habibie Abdullah, menegaskan bahwa fokus utama rekomendasi adalah pembenahan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Kami ingin percepatan pembangunan di Takalar benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama, karena itu berkaitan langsung dengan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi warga,” ujarnya.
Selain infrastruktur, perhatian serius juga diberikan pada sektor kesehatan. Salah satu poin penting dalam rekomendasi adalah dorongan agar Rumah Sakit Galesong dapat kembali diaktifkan. Keberadaan fasilitas kesehatan tersebut dinilai sangat penting untuk mendekatkan layanan medis kepada masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan sekitarnya.
Bagi masyarakat Takalar, rekomendasi ini bukan sekadar dokumen formal. Lebih dari itu, ia menjadi harapan nyata atas perbaikan kualitas hidup, mulai dari akses jalan yang lebih layak hingga layanan kesehatan yang lebih cepat dan terjangkau.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye, menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPRD dan Pansus dalam mengkaji secara mendalam LKPJ Tahun 2025. Ia menilai, rekomendasi yang disampaikan merupakan masukan konstruktif yang akan memperkuat perencanaan pembangunan daerah.
“Rekomendasi DPRD ini adalah bentuk perhatian dan tanggung jawab bersama dalam membangun Takalar. Kami akan mempelajarinya secara serius dan menjadikannya sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang harmonis dinilai mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Takalar saat ini tengah mengakselerasi berbagai program strategis dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi berbasis digital.
Visi besar untuk menjadikan Takalar sebagai daerah maju dan berdaya saing terus digaungkan. Transformasi menuju ekonomi digital menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membuka peluang baru, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Namun demikian, Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan DPRD semata. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kemajuan daerah adalah hasil kerja bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan semua pihak agar pembangunan yang kita rancang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas,” tegasnya.
Rapat Paripurna DPRD Takalar ini pun tidak sekadar menjadi agenda rutin kelembagaan. Lebih dari itu, forum ini menjelma sebagai titik temu antara aspirasi rakyat, fungsi pengawasan legislatif, serta komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan perubahan nyata.
Kini, publik menaruh harapan besar agar 32 rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Perbaikan jalan, pembangunan jembatan, hingga pengaktifan kembali Rumah Sakit Galesong menjadi indikator awal yang dinanti masyarakat.
Dengan sinergi yang terus terjaga antara DPRD dan pemerintah daerah, percepatan pembangunan di Takalar diyakini dapat berjalan lebih optimal. Harapan pun menguat, bahwa Takalar ke depan tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Percepatan pembangunan Takalar kini memasuki babak baru. Dari ruang rapat paripurna, arah kebijakan telah ditegaskan. Selanjutnya, masyarakat menunggu realisasi nyata-sebagai bukti bahwa 32 rekomendasi DPRD benar-benar menjadi motor penggerak perubahan di daerah.
