GEMARAYA, Takalar – Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (PP LIDMI) mengapresiasi langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot secara permanen 13 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti melanggar disiplin karena terlibat judi online.
PP LIDMI menilai keputusan tersebut tidak sekadar menjadi sanksi terhadap individu, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab pimpinan dalam menjaga integritas aparatur, marwah institusi, dan kepercayaan publik.
“Kami mengapresiasi ketegasan Menteri Pertanian dalam mengambil tindakan terhadap pejabat yang terbukti terlibat judi online. Ini bukan sekadar persoalan sanksi terhadap individu, tetapi menyangkut integritas aparatur dan keteladanan dalam menjalankan amanah publik,” kata Muhammad Ikram.
Menurut Ikram, aparatur negara membawa tanggung jawab administratif sekaligus kepercayaan masyarakat. Karena itu, perilaku yang berpotensi merusak integritas pribadi dan citra institusi perlu direspons secara tegas dan proporsional.
Kementan sebelumnya menyampaikan bahwa keputusan pencopotan diambil setelah laporan keterlibatan pegawai dalam judi online ditelusuri dan diverifikasi. Pembinaan dan peringatan juga telah diberikan, tetapi pelanggaran kembali terjadi.
PP LIDMI menilai persoalan judi online menjadi semakin serius karena telah menyentuh lingkungan aparatur negara.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286,84 triliun melalui sekitar 422,1 juta transaksi. Nilai tersebut turun sekitar 20 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp359,81 triliun.
PPATK juga mengidentifikasi sekitar 51.611 pemain judi online dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), baik di pemerintah pusat maupun daerah, berdasarkan analisis transaksi hingga periode yang dipublikasikan pada 2025.
“Ketika judi online sudah menyentuh lingkungan aparatur negara, kita tidak lagi bisa melihatnya hanya sebagai pilihan pribadi. Ada persoalan disiplin, integritas, keteladanan, dan kepercayaan publik yang harus dijaga,” tegas Ikram.
PP LIDMI berharap ketegasan Mentan Amran menjadi momentum bagi kementerian dan lembaga negara lainnya untuk memperkuat pengawasan internal terhadap praktik judi online di lingkungan aparatur.
“Ketegasan Mentan Amran sangat layak diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah menjadikan ketegasan tersebut sebagai standar integritas yang diterapkan secara konsisten di seluruh lingkungan pemerintahan,” ujarnya.
PP LIDMI menegaskan komitmennya mendorong penguatan integritas, keteladanan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah tegas terhadap pelanggaran, menurut PP LIDMI, diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan. (*)
