GEMARAYA, Makassar – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan, Suwardi Thahir, menegaskan seluruh kegiatan, kebijakan, dan kewenangan organisasi PWI di tingkat kabupaten/kota berada di bawah koordinasi dan kewenangan PWI Provinsi Sulsel.
Penegasan itu disampaikan Suwardi di sela diskusi dan koordinasi bersama sejumlah pengurus PWI kabupaten/kota di Warkop Sami Panakukang, Makassar.
Suwardi mengatakan, PWI Sulsel tengah melakukan pembenahan struktur organisasi, khususnya di sejumlah kabupaten/kota yang masa kepengurusannya telah berakhir atau mengalami kekosongan.
“Sejumlah kepengurusan PWI di kabupaten menjadi perhatian serius kami, terutama yang masa kepengurusannya telah berakhir. Kami akan melakukan pembenahan struktur organisasi, terutama yang saat ini mengalami kekosongan,” ujar Suwardi.
Menurut dia, selama proses pembenahan berlangsung, kepengurusan yang kosong akan diambil alih sementara oleh PWI Sulsel agar roda organisasi tetap berjalan.Salah satu yang menjadi perhatian adalah PWI Kabupaten Wajo.
Dinamika internal yang terjadi di tubuh organisasi tersebut mendorong PWI Sulsel mengambil langkah penataan kepengurusan.
Wakil Ketua PWI Sulsel Bidang Organisasi, H Mappiar, mengatakan selain Wajo, kondisi kepengurusan PWI di Soppeng dan Bone juga menjadi perhatian.
“Untuk sementara, kepengurusan PWI Wajo akan ditunjuk sebagai pelaksana harian. Langkah ini diambil agar roda organisasi tetap berjalan sambil menunggu penyelesaian dan penyempurnaan struktur kepengurusan,” kata Mappiar.
Mappiar menjelaskan, penunjukan pelaksana harian dilakukan untuk menjaga keberlangsungan organisasi dan memastikan program kerja PWI Wajo tetap berjalan. PWI Sulsel juga akan melakukan evaluasi dan pembinaan hingga terbentuk kepengurusan definitif.
Ia mengimbau seluruh anggota PWI di daerah menjaga kekompakan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“PWI itu rumah besar wartawan. Jangan sampai ada perpecahan yang merugikan organisasi dan citra wartawan di mata publik,” tegasnya.
PWI Sulsel menegaskan penataan kepengurusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan organisasi, soliditas antaranggota, serta profesionalisme wartawan di daerah.
Evaluasi dan pembinaan akan terus dilakukan hingga seluruh kepengurusan kabupaten/kota memiliki struktur yang berjalan sesuai ketentuan organisasi.
